Make your own free website on Tripod.com

Mencari Akar Persoalan Pendidikan

Oleh : Joko Subando, S.Si

 

Persoalan pendidikan bagi sebuah negara haruslah dipandang sebagai persoalan yang penting. Sebab, keberhasilan dan kegagalan pendidikan dalam sebuah negara mempunyai pengaruh yang signifikan bagi perkembangan kualitas generasi yang akan datang. Maka tidak aneh jika ada pernyataan kegagalan pendidikan dalam sebuah negara dapat menyebabkan runtuhnya sebuah negara, sebab generasi barunya tidak berkualitas atau gagal dalam menatap masa mendatang.

Hal ini sudah banyak disadari oleh negara-negara maju maupun yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Kenyataan ini terlihat dari banyaknya dana APBN yang di alokasikan untuk mengembangkan pendidikan. Sedangkan kenyataan lain yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan yaitu adanya penelitian-penelitian guna mencari penyebab gagal atau belum berhasilnya pendidikan di Indonesia. Bahkan setiap ganti pemerintah atau ganti Menteri pemerintah menetapkan kebijakan baru yang dianggapnya mampu memajukan dunia pemdidikan.

Mungkin kita masih ingat terhadap kebijakan salah satu menteri di masa lalu yang membuat kebijakan baru merubah nama SMA (sekolah menengah atas) menjadi SMU(sekolah menengah umum), SMEA(sekolah menengah ekonomi atas) STM (sekolah teknologi menengah) menjadi satu nama SMK(sekolah menengah kejuruan). Atau mungkin SMP (sekolah menengah pertama) dirubah SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama) bahkan sekarang sudah diganti lagi SLP (sekolah lanjutan pertama).

Perubahan-perubahan di atas hingga sampai saat ini belum menunjukkan adanya sinyal kearah perbaikan, padahal jika dihitung biaya untuk merubah dan menjalankan kebijakan tersebut sangat besar. Taruhlah misalnya bagi pemerintah daerah Klaten, yang memiliki sebanyak 1.100 sekolahan (berdasar data pokok dan indikator pendidikan kab. Klaten propinsi Jawa tengah Tahun 2000/2001) yang terdiri 897 SD, 117 SLTP, 36 SMU, dan 50 SMK, jika diandaikan biaya untuk membuat papan nama sekolahan dan kop-kop surat yang harus diganti karena namanya dirubah dari tiap-tiap sekolahan pertahunnya menelan beaya Rp. 200.000,00 maka pemda Klaten harus mengeluarkan dana Rp. 220.000.000,00. Ini merupakan cost yang cukup besar untuk mengganti kebijakan yang arah perbaikannya belum jelas dan baru pemda Klaten belum pemda serta pemkot di seluruh Indonesia. Belum pula buku-buku yang masih berlabel lama harus diganti baru. Kenyataan yang buruk ini ternyata akan berulang kembali untuk masa mendatang dimana pemerintah akan mengembalikan nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA.

Sementara itu, hal lain yang pernah menjadi polemik di dunia pendidikan Indonesia adalah perdebatan sengit mengenai kata "pengajaran dan pendidikan." Pemerintah mengganggap penyebab gagal atau belum berhasilnya pendidikan di Indonesia karena guru dipandang hanya sekedar mengajar dan tidak mendidik. Hanya sekedar mentransfer ilmu sementara tidak mengontrol tingkah laku dan lain sebagainya. Sungguh naif jika guru hanya mentransfer ilmu sementara tidak memperhatikan moral dan tinggah laku anak didik Jadi polemik kata pengajaran dan pendidikan sebenarnya hanya merupakan kambing hitam dari gagal atau salahnya sistem pendidikan di Indonesia..

Bahkan kebijakan baru lain yang kurang populer dan banyak menelan beaya adalah perubahan dari sistem cawu dengan sistem semester. Jika dihitung, misalnya khusus untuk wilayah Klaten yang mempunyai warga belajar sebanyak 195.347 siswa (berdasar data pokok dan indikator pendidikan kab. Klaten propinsi Jawa tengah Tahun 2000/2001) yang terdiri dari 119.762 siswa SD, 59.156 siswa SLTP, 6.271 siswa SMU dan 10.158 siswa SMK. Beaya untuk pengadaan buku baru karena sistemnya berubah, misalnya pemerintah mengadakan lima buku baru (PPKn, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Indonesia) dengan tiap buku diandaikan harganya Rp. 20.000,00 berarti tiap siswa persemester-nya harus disubsidi Rp.100.000,00 dan total seluruhnya yang harus dikeluarkan pemda klaten untuk tahun pertama 2xRp.100.000,00x195.347=Rp. 39.069.400.000,00. Ini belum termasuk beaya-beaya lain yang juga semakin membesar dengan adanya kebijakan baru tersebut dan belum dihitung untuk pemda dan pemkot seluruh Indonesia, sementara masyarakat sendiri psimis bahwa pendidikan akan berhasil dengan sistem semester ini.

Menentukan mana yang merupakan akar persoalan dan mana yang bukan akar persoalan meruapakan hal yang sangat penting. Sebab persoalan itu bukan akar dan dilakukan perubahan-perubahan maka pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan tidak akan berarti. Hal-hal yang terungkap diatas seperti persoalan nama sekolah, perdebatan kata pengajaran dan pendidikan serta perubahan sistem cawu menjadi semester bukanlah akar dari persoalan pendidikan di Indonesia, sehingga perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah indonesia tidak banyak membawa perbaikan.

Akar persoalannya adalah bagaimana membangun siswa dan anak didik berkepribadian luhur dan membekali dirinya dengan pengetahuan hidup. Kepribadian bukan hanya sekedar bertutur kata baik, berpakaian sopan, namun berkepribadian luhur adalah berpola tindakan dan berpola pikir yang luhur. Artinya apa yang nampak dalam tindakannya merupakan cerminan pola pikirnya, jadi bukan hanya sekedar lipstik saja. Sementara itu siswa dan anak didik harus dibekali pengetahuan hidup artinya dalam mengaruhi hidup agar lebih mudah harus dibekali pengetahuan baik ilmu sains maupun ilmu tsaqofah. Hal inilah yang sekarang harus ditengok oleh para peneliti dan pemerhati pendidikan, jika memang benar-benar ingin memajukan dunia pendidikan.